SURABAYA – Ketua MAKI Koordinator Wilayah (Korwil) Jawa Timur, Heru Satriyo atau yang akrab disapa Heru MAKI, menyerukan masyarakat untuk memboikot keikutsertaan dalam kegiatan Gerak Jalan Mojokerto-Suroboyo (GMS) 2026.
Seruan tersebut dilatarbelakangi sorotan terhadap besarnya alokasi anggaran penyelenggaraan GMS yang disebut mencapai lebih dari Rp2,3 miliar setiap tahun. Heru mempertanyakan transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran tersebut, terutama jika dibandingkan dengan total hadiah uang pembinaan bagi peserta yang hanya berkisar Rp150 juta.
Baca Juga: Pengalihan Hibah KONI Jatim Picu Reaksi, MAKI Siapkan Ribuan Massa Aksi ke Kantor Dispora
Menurut Heru, kegiatan GMS yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jatim seharusnya menjadi momentum pelestarian budaya olahraga sekaligus penghormatan terhadap sejarah perjuangan para pahlawan.
Namun, besarnya anggaran yang dialokasikan dinilai perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.
GMS merupakan kegiatan napak tilas perjalanan sejarah perjuangan para pahlawan yang menempuh perjalanan dari Mojokerto menuju Surabaya dengan berjalan kaki. Seiring waktu, kegiatan tersebut berkembang menjadi agenda tahunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
MAKI Jatim mengaku telah memberikan peringatan kepada jajaran Dispora Jatim sejak tahun anggaran 2023 terkait besarnya alokasi anggaran penyelenggaraan kegiatan tersebut.
Heru menyebut, anggaran GMS setiap tahunnya berada di kisaran Rp2,3 miliar lebih yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, berdasarkan informasi yang disampaikan MAKI Jatim, total hadiah uang pembinaan yang disiapkan bagi peserta hanya sekitar Rp150 juta.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai penggunaan sisa anggaran sekitar Rp2,15 miliar. Heru menilai Dispora Jatim perlu memberikan penjelasan terperinci mengenai komponen belanja kegiatan, mulai dari kebutuhan teknis pelaksanaan, fasilitas peserta, perlengkapan, hingga acara seremonial.
"Masuk akalkah jika kegiatan dengan total hadiah sekitar Rp150 juta harus didukung anggaran hingga Rp2,3 miliar lebih? Ini harus dijelaskan secara transparan. Jangan sampai muncul dugaan bahwa kegiatan GMS justru menjadi ladang penyimpangan anggaran oleh oknum di lingkungan Dispora Jatim," tegas Heru MAKI.
Ia menambahkan, persoalan besarnya anggaran GMS semakin menarik untuk dicermati jika dibandingkan dengan alokasi anggaran Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Jawa Timur 2026.
Menurut data yang disampaikan Heru, anggaran POPDA Jatim melalui Dispora hanya sekitar Rp772 juta. Padahal, POPDA merupakan ajang pembinaan dan regenerasi atlet pelajar yang memiliki peran strategis dalam menyiapkan calon atlet masa depan, termasuk untuk memperkuat kontingen Jawa Timur pada ajang nasional seperti Pekan Olahraga Nasional (PON).
Baca Juga: Kabar Dispora Jatim Ambil Alih Dana BK PON dan Porprov, Bikin Resah Cabor
Heru mempertanyakan skala prioritas pengalokasian anggaran olahraga di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Menurutnya, pembinaan atlet pelajar semestinya memperoleh perhatian dan dukungan anggaran yang memadai karena berkaitan langsung dengan keberlanjutan prestasi olahraga daerah.
MAKI Siapkan Langkah Hukum
Atas berbagai pertimbangan tersebut, Heru MAKI secara terbuka mengajak masyarakat Jawa Timur untuk tidak mengikuti kegiatan Gerak Jalan Mojokerto-Suroboyo 2026 sebagai bentuk protes terhadap persoalan transparansi anggaran.
"Bismillah, saya Heru MAKI, Ketua MAKI Koordinator Wilayah Jawa Timur, menyerukan kepada seluruh masyarakat Jawa Timur untuk bersama-sama memboikot keikutsertaan dalam Gerak Jalan Mojokerto-Suroboyo 2026. Seruan ini kami sampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap penggunaan uang rakyat dan tuntutan agar pengelolaan anggaran kegiatan tersebut dilakukan secara transparan serta akuntabel," ujarnya.
Tidak hanya menyampaikan seruan boikot, Heru juga mengungkapkan bahwa MAKI Jatim tengah mempersiapkan langkah hukum melalui bidang hukumnya.
Pihaknya berencana mengumpulkan dan mengkaji dokumen terkait penggunaan anggaran GMS untuk selanjutnya disampaikan kepada aparat penegak hukum (APH), khususnya Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
Baca Juga: Molornya Renovasi Kolam Kertajaya Ancam Dominasi Selam Jatim di PON 2028
Heru menegaskan, langkah tersebut dimaksudkan agar penggunaan anggaran kegiatan yang bersumber dari APBD dapat diperiksa secara objektif apabila ditemukan indikasi penyimpangan.
"Kami sudah meminta bidang hukum MAKI Jatim mempersiapkan berkas dan bahan pelaporan. Jika terdapat indikasi penyimpangan dalam penggunaan anggaran GMS, kami akan melaporkannya kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum," tandasnya.
Heru berharap persoalan ini menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya Dispora Jatim, untuk membuka informasi penggunaan anggaran GMS secara transparan kepada publik.
Menurutnya, pelestarian budaya olahraga merupakan kegiatan positif yang patut dipertahankan. Namun, penyelenggaraannya harus disertai tata kelola anggaran yang efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Uang yang digunakan adalah uang rakyat. Karena itu, setiap rupiah dari APBD harus jelas peruntukan dan manfaatnya bagi masyarakat," pungkas Heru.
Editor : D1N
