JAKARTA, HNN - Kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto tidak boleh berhenti di meja penyidik. Indonesian Audit Watch (IAW) menegaskan, yang harus dibongkar bukan hanya siapa pelakunya, tetapi sistem yang memungkinkan penyadapan ilegal itu berjalan, bertahan, dan mungkin masih beroperasi hingga hari ini.
Peringatan itu disampaikan Sekretaris Pendiri IAW, Iskandar Sitorus, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/11/2026).
Baca Juga: Rempang-Galang Ujian Besar Presiden Prabowo antara Investasi Strategis, Hak Adat, dan Kepastian Nega
"Bagaimana jika pelaku penyadapan ilegal berhasil ditangkap, tetapi perangkatnya masih aktif, aksesnya belum dicabut, dan hasil penyadapannya tetap beredar? Perkaranya mungkin selesai di pengadilan, tetapi ancamannya belum tentu berakhir," kata Iskandar.
Bagi IAW, itu adalah pertanyaan paling menentukan yang kini harus dijawab Presiden Prabowo dan Bareskrim Polri. Publik memang sibuk menebak siapa pelaku, siapa pemberi perintah, dan apakah ada unsur makar. Tapi pertanyaan yang jauh lebih penting: setelah perkara ini ditangani, apakah seluruh jalur penyadapan ilegal benar-benar telah ditutup?
Penyidikan yang diberitakan pada November 2026 menyebut dugaan penyadapan berlangsung sepanjang 2025-2026. IAW mengingatkan, rentang waktu itu belum tentu menggambarkan keseluruhan persoalan.
Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tentang informasi dugaan penyadapan sejak Pemilu 2024, misalnya, harus diuji sumber dan relevansinya. Tidak boleh langsung dicampuradukkan dengan perkara yang sedang berjalan, tapi juga tidak boleh diabaikan.
"Negara tidak cukup menuntaskan satu perkara jika kemungkinan penyimpangan serupa masih berlangsung di tempat lain," tegas Iskandar.
Penyidik, kata IAW, harus bisa membedakan tiga hal secara jernih: intersepsi yang sah, kegiatan yang awalnya sah tapi menyimpang dalam pelaksanaan, dan penyadapan yang sejak awal tidak punya dasar kewenangan.
Jejak Perangkat: Dari Pengadaan Hingga Safehouse
IAW mengaku menerima sejumlah bahan teknis: foto instalasi elektronik, daftar pemeliharaan komputer, indeks pengadaan perangkat khusus, hingga spesifikasi teknologi pengawasan.
Di dalamnya ada indeks pengadaan yang disebut berkaitan dengan Strategic Intrusion Mobile tahun 2020, laporan pemeliharaan 79 komputer pada 2023, serta spesifikasi 5G Tactical Direction Finder.
Enam foto lain, menurut sumber, memperlihatkan pemindahan perangkat dari lokasi yang disebut safehouse pada Oktober 2023.
IAW menegaskan, keaslian dan relevansi semua bahan itu wajib diverifikasi penyidik. IAW tidak menyimpulkan perangkat itu dipakai untuk menyadap Presiden, menjalankan Pegasus, ataupun terkait dugaan makar.
Tapi jika autentik, bahan itu bisa membuka jejak penting: siapa yang mengadakan, siapa yang menempatkan, siapa yang memelihara, siapa yang memindahkan, dan siapa yang menguasai.
"Yang perlu diketahui bukan hanya apakah suatu perangkat pernah ada, melainkan siapa yang menguasainya, berdasarkan kewenangan apa, dan bagaimana penggunaannya dipertanggungjawabkan," ujarnya.
BIN, Sensor, dan Peta Pengawasan yang Hilang
IAW juga menerima foto bagian dokumen Laporan Kegiatan Implementasi 17 Sensor Kementerian/Lembaga yang mencantumkan identitas unit intelijen siber BIN tahun 2021. Dokumen itu menggambarkan pemasangan perangkat keamanan jaringan Forcepoint N1105 di sejumlah instansi dan pengiriman log ke pusat pemantauan.
IAW mengingatkan, pemantauan keamanan jaringan bisa sah untuk mendeteksi ancaman siber dan tidak otomatis berarti penyadapan komunikasi.
Namun, keberadaan berbagai teknologi pengawasan itu memunculkan pertanyaan mendasar: apakah pemerintah sebenarnya punya peta lengkap tentang siapa menguasai perangkat apa, atas dasar kewenangan apa, dan dengan pengendalian akses seperti apa?
Tanpa peta itu, kegiatan pengamanan yang sah sulit dibedakan dari kemungkinan penyalahgunaan kewenangan.
WTP Bukan Jaminan Alat Aman
Polri sudah bertahun-tahun meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. IAW menegaskan, WTP bukan jaminan pengendalian operasional bebas dari kelemahan.
Dalam pemeriksaan laporan keuangan Polri tahun 2020, BPK mengungkap kurang saji realisasi belanja modal peralatan dan mesin dari pinjaman dan hibah luar negeri sebesar Rp115,38 miliar, kelebihan pembayaran Rp17,70 miliar, serta denda keterlambatan Rp8,40 miliar yang belum dipungut. Sebelum LHP diserahkan, ada penyetoran Rp15,67 miliar ke kas negara sebagai bagian dari tindak lanjut.
Angka-angka itu, kata IAW, punya klasifikasi berbeda dan tidak bisa langsung dijumlahkan sebagai kerugian negara. Pemeriksaan tahun-tahun berikutnya juga mengungkap persoalan penganggaran, persediaan, pencatatan aset, dan pelaksanaan pekerjaan.
Temuan itu tidak membuktikan penyalahgunaan alat penyadapan. Tapi temuan itu memperlihatkan pentingnya pengendalian aset dan pelaksanaan rekomendasi pemeriksaan.
Karena itu, LHP BPK 2016-2025 perlu ditelusuri: apa cakupannya, temuan apa yang relevan, dan bagaimana tindak lanjutnya.
Baca Juga: IAW: Jika Listrik Surplus Mengapa Pemadaman Bergilir Jalan Terus
Yang paling Berbahaya: Hasil Sadapan yang masih Beredar
IAW mengusulkan penanganan perkara tidak berhenti pada penetapan tersangka dan penyitaan barang bukti.
Jika ditemukan sistem yang digunakan secara ilegal, penyidik bersama instansi berwenang harus memastikan akses tidak sah dihentikan, termasuk hak akses atau jalur pengendalian yang masih memungkinkan penyalahgunaan. Langkah itu harus menjaga bukti elektronik dan tidak mengganggu intersepsi yang sah.
Yang tak kalah penting: hasil penyadapan yang telanjur terkumpul. Di mana disimpan, siapa yang mengakses, apakah pernah disalin atau disebarluaskan, serta kemungkinan dipakai untuk kepentingan lain.
Informasi yang menjadi barang bukti wajib diamankan sesuai prosedur. Data pribadi yang tidak punya dasar hukum untuk terus disimpan harus ditangani sesuai ketentuan yang berlaku.
"Menghentikan operasi ilegal belum tentu mengakhiri ancamannya apabila hasil penyadapan masih dapat disalahgunakan," tegas Iskandar.
Penyidikan pidana harus berjalan independen. Tapi Presiden sebagai kepala pemerintahan berkepentingan memastikan pengendalian teknologi dan pengamanan negara berfungsi efektif.
IAW memandang Presiden Prabowo perlu memperoleh evaluasi terpadu tentang penguasaan perangkat, legalitas akses, koordinasi antarlembaga, dan efektivitas deteksi dini.
UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara mengatur fungsi deteksi serta peringatan dini. UU Nomor 2 Tahun 2002 mengatur tugas dan kewenangan Polri. Sementara pemeriksaan keuangan negara berjalan menurut ketentuan perundang-undangan mengenai BPK.
"Evaluasi tersebut perlu menjawab apakah ancaman tidak terdeteksi, sudah terdeteksi tetapi belum cukup terverifikasi, atau telah diketahui namun belum ditangani secara memadai," ungkap Iskandar.
Presiden tidak perlu membuka seluruh rahasia intelijen kepada publik. Yang diperlukan ialah kepastian bahwa mekanisme pengamanan dan pengawasan bekerja sebagaimana mestinya.
Jangan Terjebak Debat Makar
Dugaan penyadapan Presiden adalah persoalan serius. Namun, pendalaman kemungkinan makar tidak boleh mengaburkan pembuktian tindak pidana yang sebenarnya terjadi.
Baca Juga: IAW Sebut Ada Dugaan Aliran Dana Rp91 Miliar dalam Kasus Suap DJBC
"KUHP mengatur makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden serta makar dengan maksud menggulingkan pemerintah melalui unsur-unsur khusus. Penyadapan ilegal tidak otomatis memenuhi unsur tersebut," tegas Iskandar.
Jika bukti memenuhi unsur makar, penyidik bisa menerapkan ketentuan yang relevan dengan memperhatikan waktu perbuatan dan hukum yang berlaku. Sebaliknya, jika bukti hanya mendukung tindak pidana penyadapan atau pelanggaran lainnya, kesimpulan hukum tidak boleh diperluas karena besarnya perhatian publik.
"Keberhasilan penyidikan bukan diukur dari beratnya pasal, melainkan ketepatan pembuktian dan kemampuan mencegah pelanggaran berulang," ujarnya.
Tujuh Langkah Putus Rantai
IAW mengusulkan tujuh langkah sesuai kewenangan masing-masing lembaga:
- Tuntaskan penyidikan yang sedang berjalan, termasuk dugaan peran para pihak dan penggunaan hasil penyadapan berdasarkan alat bukti yang sah.
- Telusuri dugaan kegiatan terdahulu sepanjang ada informasi autentik dan relevan, tanpa menganggap semua peristiwa sebagai satu operasi.
- Rekonsiliasi aset teknologi sensitif, meliputi pengadaan, penerimaan, penempatan, pemeliharaan, pemindahan, dan status perangkat.
- Periksa mekanisme otorisasi, termasuk dasar hukum, persetujuan, tujuan, serta pertanggungjawaban setiap kegiatan intersepsi.
- Hentikan akses yang terbukti tidak sah, dengan tetap menjaga barang bukti dan kelangsungan kegiatan legal.
- Amankan dan telusuri hasil penyadapan ilegal, termasuk kemungkinan penggandaan, penyebarluasan, serta penyalahgunaan informasi.
- Bangun pengawasan berkelanjutan melalui pemisahan kewenangan, audit akses, evaluasi prosedur, dan pemeriksaan tindak lanjut.
Tangkap Pelaku, Tutup Celah
Pengalaman berbagai perkara penyalahgunaan kewenangan menunjukkan, penindakan terhadap individu perlu disertai pembenahan sistem. Dalam teknologi penyadapan, kebutuhan itu semakin mendesak karena penyalahgunaan akses bisa berlangsung tanpa diketahui sasaran, sementara hasilnya mungkin tetap tersimpan setelah operasi berakhir.
Karena itu, Presiden dan Bareskrim punya tanggung jawab yang saling melengkapi. Penyidik harus menuntaskan pembuktian pidana secara independen. Presiden perlu memastikan kelemahan pengendalian yang ditemukan diperbaiki melalui mekanisme pemerintahan yang sah.
"Tidak boleh ada intervensi terhadap penyidikan, tetapi juga tidak boleh ada pembiaran terhadap celah penyalahgunaan kewenangan!" jelas Iskandar.
Bagi IAW, momentum ini harus digunakan untuk menelusuri dugaan penyadapan ilegal yang didukung bukti, menghentikan seluruh akses yang terbukti melanggar hukum, serta memastikan perangkat pengawasan negara digunakan hanya berdasarkan kewenangan yang sah.
"Presiden tidak cukup memperoleh laporan bahwa pelaku telah ditemukan. Presiden perlu memperoleh kepastian yang dapat diuji bahwa celah penyalahgunaan kewenangan telah ditutup," ujarnya.
Sebab, keberhasilan negara bukan sekadar menangkap penyadap ilegal. "Keberhasilan sesungguhnya adalah memastikan perangkat dan kewenangan yang dibangun untuk melindungi rakyat tidak lagi dapat disalahgunakan untuk menyadap mereka secara ilegal," tutup Iskandar. (Edr)
Editor : D1N
