JAKARTA, HNN - Lembaga survei survei ETOS Indonesia Institute menilai tantangan politik dan dinamika daerah yang semakin rumit menuntut posisi Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar agar diisi oleh figur yang benar-benar berkompeten, adaptif, dan memiliki kapasitas kepemimpinan yang kuat.
Direktur eksekutif ETOS Indonesia Isntitute, Iskandarsyah mengungkapkan, sebagai salah satu partai politik tertua dan terbesar di Indonesia, Golkar seringkali dihadapkan pada persoalan internal maupun eksternal yang kompleks.
Baca Juga: Ungkap Kasus Dugaan Korupsi di SDA DKI, Etos Bakal Berkirim Surat ke Komosi III DPR
Mulai dari manajemen faksi, konsolidasi kader akar rumput, hingga strategi memenangkan pemilu dan pilkada yang kian kompetitif.
Menurutnya, Ketua DPD Partai Golkar merupakan posisi strategis yang membutuhkan figur matang, berkompeten, dan memiliki jam terbang tinggi, bukan politisi yang instan atau "prematur".
“Sebagai partai politik senior dengan mesin organisasi yang besar, Golkar memerlukan pemimpin daerah yang mampu menjaga stabilitas internal dan memenangkan kontestasi politik,” ungkap Iskandar saat dimintai keterangannya terkait dengan dinamika politik jelang pelaksanaan Musda Golkar Kota Beaksi, Ahad (13/9/2026).
Ketika ditanya terkait dengan rencana digelarnya Musda Golkar Kota Bekasi yang dikabarkan bakal diramaikan dua calon kandidat Ketua DPD, yakni Ade Puspitasari, dan Ranny Fahd Rafiq, dengan tegas Iskandar mengatakan bahwa keduanya merupakan politisi prematur.
"Kami menilai, baik Ade Puspitasari maupun Ranny, keduanya bukan merupakan sosok yang ideal untuk memimpin organisasi sebesar Partai Golkar di Kota Bekasi. Kedua kandidat itu dinilai belum memiliki kompetensi untuk menjadi figur pimpinan Golkar di daerah," ujar Iskandar.
Pasalnya, kedua figur itu dinilai politisi premature yang hanya mendompleng nama besar di belakangnya. “Tidak perlu saya uraikan semua nama-nama yang dipakai sebagai tameng dua kandidat ini. Bukan hanya kader Partai Golkar saja yang tahu hal ini, bahkan masyarakat umum pun paham,” ungkap Iskandar.
Menurut dia, jika kedua kader prematur itu dipaksakan, maka akan menjadi preseden buruk bagi Partai Golkar itu sendiri. Padahal, selama ini Golkar telah menciptakan kader-kader berkualitas, termasuk di Kota Bekasi.
Baca Juga: Dinilai Terlalu Jumawa, Gerindra Bali Terancam Bernasib Sama Seperti Demokrat
Banyak kader senior Golkar di Kota Bekasi yang dinilai mampu membawa perubahan bagi partai berlambang pohon beringin itu. Sebab ini bicara organisasi partai politik, maka seluruh kader harus mampu menjaga marwah partai.
“Ini bukan memimpin perusahaan, lantaran memiliki saham besar kemudian sesuka hati mengatur posisi yang diinginkannya. Jadi, baik Ade maupun Ranny, meski keduanya ada di parlement bukan berarti keduanya lebih hebat dari kader Partai Golkar lainnya di Kota Bekasi,” tegasnya.
Iskandar menyatakan, bahwa keberhasilan sejati seorang politisi tidak diukur dari jabatan atau kursi yang mereka duduki di parlemen, melainkan dari dampak nyata kemakmuran dan kesejahteraan yang dirasakan oleh konstituen di daerah pemilihannya.
“Dalam konsep demokrasi perwakilan, parlemen hanyalah alat atau sarana kekuasaan. Esensi utama dari kekuasaan tersebut adalah pengabdian masyarakat,” ujar dia.
Baca Juga: Dua Periode Bupati Gagal Atasi Kemiskinan, Masyarakat Brebes Tolak Cabup dari Perempuan
Dia menilai politisi yang masuk ke parlemen tidak menjamin figur tersebut memiliki kompetensi. Namun yang terjadi selama ini karena banyaknya modal atau kekayaan yang dimilikinya untuk membeli suara.
Ketika kompetensi menjadi tolok ukur utama, kebijakan publik yang dihasilkan cenderung lebih berkualitas, berbasis data (evidence-based policy), dan tepat sasaran.
Sebaliknya, ketika politik terlalu didominasi oleh kekuatan modal (politik transaksional atau plutokrasi), risiko terjadinya korupsi kebijakan dan pengabaian kepentingan publik demi keuntungan kelompok tertentu menjadi sangat tinggi.
“Jadi kami sarankan para senior Golkar di Kota Bekasi agar tidak mengorbankan Partai Golkar hanya karena perebutan kekuasaan memimpin dua kader partai yang dinilai masih prematur yang hanya menjual nama besar di belakangnya. Masih banyak calon alternatif dan memiliki kompetensi yang dinilai mampu memimpin Golkar untuk lima tahun ke depan,” pungkasnya. (kr)
Editor : D1N
