SURABAYA, HNN – Kabar mengenai rencana pengalihan pengelolaan anggaran Babak Kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (BK PON) dan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur X 2027 dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jatim mulai menjadi sorotan, dan bikin resah cabor. Di tengah munculnya informasi tersebut, sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum memberikan penjelasan resmi mengenai dasar kebijakan maupun mekanisme penganggarannya.
Informasi yang diperoleh dari sumber eksternal menyebutkan adanya kemungkinan perubahan pola pengelolaan anggaran kegiatan olahraga prestasi yang selama ini melibatkan KONI Jatim. Namun, rencana tersebut belum dapat dipastikan karena belum diperoleh dokumen maupun keterangan resmi dari pemerintah daerah.
Baca juga: Ahmad Dhani Soroti Renovasi Kolam Kertajaya Molor, MARAK Siap Surati KPK
Untuk menelusuri kebenaran informasi tersebut, Redaksi Harian Nasional News (HNN) telah mengajukan konfirmasi kepada Kepala Dispora Jatim, Hadi Wawan Guntoro, melalui pesan WhatsApp. Hingga berita ini disusun, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.
Permintaan penjelasan juga disampaikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Dr. Adhy Karyono, A.Ks., M.A.P., serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jatim, Dr. Iwan, S.Hut., M.M. Pesan konfirmasi yang dikirimkan telah menunjukkan status terbaca. Namun, hingga berita ini disusun, redaksi belum menerima jawaban dari kedua pejabat tersebut.
Pernyataan tersebut belum menjawab apakah benar terdapat rencana perubahan pengelolaan anggaran BK PON dan Porprov Jatim 2027. Padahal, kejelasan mengenai kebijakan tersebut penting karena berkaitan dengan kesinambungan pembinaan olahraga prestasi dan persiapan atlet Jawa Timur menuju PON 2028.
Pengelolaan anggaran BK PON tidak dapat dipandang sebatas pembiayaan transportasi, akomodasi, dan keberangkatan atlet. Pelaksanaannya berkaitan dengan tahapan seleksi, pemetaan kekuatan cabang olahraga, penentuan atlet yang mengikuti kualifikasi, serta evaluasi kesiapan kontingen menghadapi kompetisi tingkat nasional.
Setiap cabang olahraga memiliki ketentuan kualifikasi berbeda. Ada yang menerapkan sistem pemeringkatan, pembatasan kuota, maupun persyaratan teknis lainnya. Kondisi tersebut membutuhkan koordinasi antara pengurus cabang olahraga, pelatih, dan pihak yang bertanggung jawab terhadap pembinaan prestasi.
Selain itu, kebutuhan peralatan pertandingan, program latihan, dan kesinambungan pembinaan atlet juga menjadi bagian penting dalam perencanaan anggaran. Pengadaan perlengkapan tertentu tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan saat kualifikasi, tetapi juga dapat mendukung persiapan menuju PON.
Dalam konteks tersebut, KONI Jatim mempunyai peran strategis dalam koordinasi pembinaan olahraga prestasi bersama pengurus provinsi cabang olahraga. Karena itu, apabila benar terdapat rencana perubahan pola pengelolaan anggaran, pembagian tanggung jawab teknis antara KONI, Dispora, dan pengurus cabang olahraga perlu diperjelas.
Baca juga: KPK Didorong Kroscek Renovasi Kolam Kertajaya yang Dikelola Dispora Jatim
Di sisi lain, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam perencanaan dan pengelolaan APBD. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan membuka kemungkinan penyaluran anggaran keolahragaan kepada KONI melalui mekanisme hibah sesuai ketentuan perundang-undangan.
Apabila anggaran tertentu telah ditetapkan sebagai hibah kepada KONI, perubahan pengelolaannya harus mengikuti mekanisme penganggaran dan ketentuan keuangan daerah yang berlaku.
Karena itu, sejumlah hal masih memerlukan penjelasan dari Pemprov Jatim, terutama apakah anggaran BK PON dan Porprov 2027 telah dialokasikan kepada KONI, masih berada dalam tahap perencanaan, atau memang dirancang sebagai kegiatan yang dikelola langsung oleh Dispora.
Kejelasan juga diperlukan mengenai alasan perubahan kebijakan, apabila rencana tersebut benar adanya. Apakah didasarkan pada evaluasi tata kelola, pertimbangan efisiensi anggaran, atau penataan kembali pembagian tugas antara pemerintah daerah dan organisasi olahraga?
Pertanyaan lainnya menyangkut bagaimana Pemprov Jatim menjamin perubahan mekanisme pembiayaan tidak mengganggu persiapan atlet, pelatih, dan pengurus cabang olahraga dalam menghadapi agenda kompetisi mendatang.
Baca juga: Inovasi AI dan Teknologi Kesehatan Jadi Sorotan di Surabaya Hospital Expo 2026
Sebab, pengelolaan anggaran olahraga bukan sekadar persoalan lembaga mana yang memegang kendali keuangan, melainkan bagaimana dana publik digunakan secara tepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung prestasi atlet.
Hingga berita ini disusun, informasi mengenai rencana pengalihan pengelolaan anggaran BK PON dan Porprov Jatim 2027 masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Belum adanya tanggapan dari pejabat yang dimintai konfirmasi tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa rencana tersebut telah disetujui atau ditetapkan.
Redaksi HNN masih berupaya memperoleh penjelasan resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan KONI Jatim, serta membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi seluruh pihak terkait.
Di tengah upaya Jawa Timur mempersiapkan atlet menuju PON 2028, kepastian tata kelola anggaran menjadi kebutuhan penting. Jangan sampai ketidakjelasan pembagian kewenangan justru mengalihkan perhatian dari tujuan utama pembinaan olahraga, yakni memastikan atlet memperoleh dukungan yang memadai untuk meraih prestasi di tingkat nasional. (d43ng)
Editor : D1N