Oleh: Nurdin Longgari (Pegiat Media)
Dalam demokrasi, pers bukan musuh pemerintah. Pers adalah pilar yang menjalankan fungsi kontrol, menyampaikan fakta, mengawasi jalannya kekuasaan, sekaligus menjadi saluran informasi bagi masyarakat. Kritik terhadap pemerintah bukan berarti anti-negara, apalagi layak diberi stigma yang dapat memecah hubungan antara pemerintah dan insan pers.
Seorang negarawan semestinya mampu membedakan kritik dengan kebencian, serta menjawab kritik melalui data, kebijakan, dan hasil kerja nyata, bukan dengan pelabelan yang berpotensi menimbulkan kesan merendahkan profesi tertentu. Ketika ruang kritik dipersempit oleh narasi yang menyudutkan, yang dirugikan bukan hanya wartawan, melainkan kualitas demokrasi itu sendiri.
Di sisi lain, ukuran keberhasilan seorang presiden bukanlah pidato yang keras atau retorika yang mengundang tepuk tangan. Keberhasilan diukur dari sejauh mana janji kampanye berubah menjadi manfaat nyata bagi rakyat. Program-program seperti makan bergizi gratis, ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, hilirisasi industri, pemberantasan korupsi, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat harus terus dievaluasi secara objektif. Sebagian program telah berjalan, namun efektivitas, pemerataan manfaat, serta dampaknya masih menjadi bahan penilaian publik dan berbagai lembaga.
Presiden tentu berhak menerima apresiasi atas capaian pemerintahannya. Namun, pada saat yang sama, masyarakat juga berhak mempertanyakan kebijakan yang dinilai belum memenuhi harapan. Itulah esensi demokrasi yang sehat.
Karena itu, energi pemerintah sebaiknya lebih difokuskan pada penyelesaian persoalan rakyat: harga kebutuhan pokok, kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pelayanan publik, dan penegakan hukum yang adil. Keberhasilan program-program tersebut akan menjadi jawaban paling kuat terhadap kritik, tanpa perlu melabeli siapa pun.
Pada akhirnya, sejarah tidak akan mengingat seorang pemimpin karena kerasnya pidato, tetapi karena kebijaksanaan dalam bersikap, kemampuan merangkul perbedaan, serta keberhasilan menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat. Di situlah letak ukuran seorang negarawan.
Seorang pemimpin tidak menjadi besar karena lantangnya suara, melainkan karena lapangnya dada menerima kritik. Sebab, kritik adalah cermin, bukan musuh. Cermin memang tak selalu menampilkan wajah yang kita sukai, tetapi memecah cermin tidak akan pernah mengubah kenyataan.
Lidah seorang presiden adalah wajah negara. Setiap kata yang terucap akan hidup lebih lama daripada tepuk tangan para pendukungnya. Ia akan dicatat sejarah, dikutip generasi, dan menjadi ukuran apakah kekuasaan dipakai untuk merangkul atau justru menciptakan jarak dengan rakyatnya.
Jika wartawan dipandang sebagai lawan, siapa lagi yang akan menyuarakan kegelisahan rakyat? Jika kritik dianggap ancaman, siapa yang akan mengingatkan ketika kekuasaan mulai kehilangan arah? Demokrasi tidak mati karena kritik yang terlalu keras, tetapi karena penguasa berhenti mau mendengar.
Negarawan sejati tidak sibuk mencari siapa yang harus disalahkan. Ia sibuk membuktikan bahwa keraguan publik dapat dijawab dengan kerja, bahwa fitnah dapat dipatahkan dengan prestasi, dan bahwa sejarah hanya akan menundukkan kepala kepada pemimpin yang meninggalkan jejak pengabdian, bukan sekadar gema pidato.
Sebab pada akhirnya, rakyat tidak akan dikenang karena sorak-sorainya, wartawan tidak akan dikenang karena tajamnya kritik, tetapi seorang presiden akan dikenang oleh satu pertanyaan sederhana: ketika diberi amanah memimpin negeri, apakah ia mewariskan persatuan, kesejahteraan, dan keteladanan, atau justru meninggalkan luka dalam ingatan bangsanya?
Editor : D1N