Promosi Doktor, M. Nabil Dorong Reformasi Anti-Doping Nasional, IADO Harus Independen dan Profesional

Ketua Umum KONI Jatim, Muhammad Nabil promosi Doktor di Unair. (Foto: KONI Jatim)
Ketua Umum KONI Jatim, Muhammad Nabil promosi Doktor di Unair. (Foto: KONI Jatim)

SURABAYA – Sistem pemberantasan doping di Indonesia membutuhkan pembenahan menyeluruh. Tidak hanya menyangkut penindakan terhadap atlet yang menggunakan zat terlarang, tetapi juga pembenahan regulasi, penguatan kelembagaan, fasilitas pengujian, hingga jaminan perlindungan hukum bagi atlet.

Persoalan tersebut menjadi perhatian Muhammad Nabil dalam disertasi doktoralnya di Program Studi Doktor Hukum dan Pembangunan Universitas Airlangga (Unair), Senin (16/11). Ketua Umum KONI Jawa Timur ini menawarkan model kebijakan baru bernama Integrated & Proportional Policy for Anti-Doping (IPAD) sebagai alternatif pembenahan sistem anti-doping nasional.

Baca Juga: Hapkido Mengawali Pertandingan Porprov IX Jawa Timur 2025

Dalam disertasi berjudul Kebijakan Anti-Doping untuk Perlindungan Hukum bagi Atlet Indonesia, Nabil menguraikan bahwa keberhasilan pemberantasan doping tidak cukup diukur dari banyaknya pelanggaran yang terungkap atau beratnya sanksi yang dijatuhkan.

Lebih dari itu, sistem anti-doping harus mampu menciptakan tata kelola yang transparan, independen, profesional, serta memberikan kepastian hukum kepada seluruh atlet.

Menurut hasil kajiannya, masih terdapat sejumlah persoalan mendasar dalam implementasi kebijakan anti-doping di Indonesia. Mulai dari sinkronisasi regulasi, keterbatasan infrastruktur pengujian, koordinasi antarlembaga, hingga belum optimalnya edukasi kepada atlet.

Salah satu aspek yang membutuhkan perhatian adalah penguatan Indonesia Anti-Doping Organization (IADO). Sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan anti-doping nasional, IADO harus memiliki kemandirian dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya.

Kemandirian tersebut tidak hanya berkaitan dengan struktur organisasi, tetapi juga menyangkut anggaran, penyusunan kebijakan, pengambilan keputusan, penanganan perkara, serta pelaksanaan penegakan aturan.

Nabil memandang, independensi kelembagaan menjadi faktor penting agar penanganan kasus doping tidak dipengaruhi kepentingan tertentu. Dengan demikian, setiap perkara dapat diproses secara objektif dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Laboratorium Doping Jadi Kebutuhan Mendesak

Selain kelembagaan, keterbatasan infrastruktur pengujian menjadi persoalan serius yang disoroti dalam penelitian tersebut.

Indonesia belum memiliki laboratorium pengujian doping yang tersertifikasi World Anti-Doping Agency (WADA). Akibatnya, sejumlah pemeriksaan masih harus dilakukan di luar negeri.

Kondisi ini berpengaruh terhadap efisiensi pembiayaan sekaligus waktu penyelesaian pemeriksaan. Padahal, hasil pengujian merupakan salah satu unsur penting dalam menentukan kelanjutan penanganan perkara doping.

Karena itu, pembangunan laboratorium pengujian doping berstandar internasional perlu menjadi agenda strategis pemerintah. Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan memperkuat kapasitas nasional dalam mendeteksi penggunaan zat terlarang sekaligus meningkatkan kualitas penanganan perkara.

Indonesia juga perlu memperluas kerja sama internasional dalam bidang pengembangan teknologi, pengujian sampel, intelijen, investigasi, edukasi, dan pelatihan.

Di sisi lain, koordinasi antara IADO dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) perlu diperkuat. Hal ini berkaitan dengan sinkronisasi daftar zat terlarang atau prohibited list dengan informasi kandungan obat, pangan, herbal, suplemen, dan produk farmasi.

Produk yang telah memiliki izin edar BPOM belum tentu bebas dari kandungan zat yang dilarang dalam olahraga. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan bagi atlet yang tidak memahami komposisi produk yang dikonsumsinya.

Oleh sebab itu, diperlukan sistem informasi terpadu yang dapat memberikan panduan kepada atlet, pelatih, dan tenaga pendukung olahraga mengenai keamanan penggunaan obat maupun suplemen.

Sanksi Doping Harus Berbasis Keadilan
Persoalan lain yang menjadi perhatian Nabil adalah penerapan prinsip strict liability atau tanggung jawab mutlak dalam penanganan pelanggaran doping.

Prinsip tersebut menempatkan atlet sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keberadaan zat terlarang di dalam tubuhnya. Dengan demikian, temuan zat terlarang dapat menjadi dasar penjatuhan sanksi meskipun atlet mengaku tidak mengetahui bahwa produk yang dikonsumsinya mengandung zat tersebut.

Dalam penelitiannya terhadap sanksi yang dijatuhkan IADO, Nabil menyoroti kecenderungan hukuman pelanggaran doping yang berkisar dua hingga empat tahun.

Baca Juga: Pomprov III Jatim , Menjadi Sasaran Mengapai Juara Pomnas 2025 Di Jateng

Menurut kajian tersebut, penerapan sanksi perlu mempertimbangkan karakteristik dan latar belakang setiap perkara. Atlet yang sengaja menggunakan zat terlarang tidak bisa disamakan dengan atlet yang terpapar zat tertentu akibat konsumsi obat atau suplemen tanpa mengetahui kandungannya.

Sebab, konsekuensi sanksi doping sangat besar. Atlet berpotensi kehilangan kesempatan bertanding, medali, gelar juara, bonus, bahkan karier profesional yang telah dibangun selama bertahun-tahun.

Karena itu, penegakan aturan harus tetap mengedepankan prinsip keadilan, proporsionalitas, kepastian hukum, dan transparansi.

Atlet juga perlu mendapatkan kesempatan menyampaikan pembelaan, memperoleh pendampingan hukum, serta mengajukan keberatan maupun banding melalui mekanisme yang tersedia.

Nabil turut menekankan pentingnya perlindungan data pribadi dan privasi atlet, termasuk dalam penerapan kewajiban pelaporan keberadaan atau whereabouts.

IPAD Integrasikan Pencegahan dan Penindakan
Model IPAD yang ditawarkan Nabil dirancang untuk mengintegrasikan kebijakan pencegahan dan penindakan dalam satu sistem perlindungan atlet.

Pendekatan tersebut berlandaskan nilai spirit of sport, seperti fair play, play true, kejujuran, sportivitas, serta penghormatan terhadap hukum dan etika olahraga.

Dalam penerapannya, IPAD mengedepankan dua pendekatan utama, yakni preventif dan represif.

Pendekatan preventif dilakukan melalui pendidikan, sosialisasi, peningkatan kapasitas, dan pendampingan kepada atlet. Salah satu program yang diusulkan adalah kewajiban mengikuti pendidikan anti-doping melalui Anti-Doping Education and Learning (ADEL).

Program edukasi tersebut diharapkan meningkatkan pemahaman atlet mengenai daftar zat terlarang, prosedur pemeriksaan, risiko penggunaan obat dan suplemen, serta konsekuensi pelanggaran doping.

Baca Juga: Porprov IX Jatim 2025 Siap Digelar di Malang Raya, Libatkan 19.000 Peserta

Sementara pendekatan represif menitikberatkan pada penegakan aturan secara objektif dan proporsional. Penjatuhan sanksi harus mempertimbangkan tingkat kesalahan, konteks pelanggaran, serta kekuatan bukti yang tersedia.

Model ini juga menekankan pentingnya pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi atlet setelah menjalani sanksi. Pendampingan hukum dan psikologis diperlukan agar atlet tetap memiliki kesempatan memperbaiki diri dan membangun kembali kariernya.

Dari sisi regulasi, Nabil merekomendasikan harmonisasi antara Undang-Undang Keolahragaan dan standar internasional yang tertuang dalam World Anti-Doping Code (WADC).

Selain itu, perlu diperjelas batas antara pelanggaran anti-doping yang bersifat disipliner administratif dengan penegakan hukum pidana. Pelanggaran aturan anti-doping harus ditangani melalui mekanisme yang sesuai, tanpa serta-merta mengkriminalisasi atlet.

Sembilan Proteksi untuk Masa Depan Atlet

Dalam rekomendasi disertasinya, Nabil merumuskan konsep Catur Dharma Nawa Proteksi yang memuat sembilan aspek perlindungan atlet.

Konsep tersebut mencakup diferensiasi penerapan strict liability berdasarkan kasus per kasus, penguatan asas praduga tidak bersalah, regulasi yang adil dan proporsional, kemandirian kelembagaan, edukasi, pendampingan hukum dan psikologis, penguatan infrastruktur, serta tata kelola pemeriksaan doping yang objektif dan transparan.

Penguatan sistem ini juga membutuhkan sinergi berbagai pemangku kepentingan olahraga, termasuk KONI, Komite Olimpiade Indonesia, dan National Paralympic Committee (NPC) Indonesia. Perlindungan terhadap atlet disabilitas harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan anti-doping nasional.

Melalui model IPAD, Nabil menawarkan arah baru bagi tata kelola anti-doping Indonesia. Pemberantasan penggunaan zat terlarang tetap menjadi keharusan untuk menjaga integritas olahraga, tetapi pelaksanaannya harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak dan kepastian hukum bagi atlet.

Dengan demikian, sistem anti-doping tidak hanya hadir sebagai instrumen penindakan, melainkan menjadi bagian dari pembangunan ekosistem olahraga nasional yang profesional, berintegritas, dan menjunjung tinggi keadilan.

Editor : D1N