SURABAYA – Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru Satriyo atau Heru MAKI, memberikan peringatan keras kepada Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur terkait penentuan calon Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setdaprov Jatim.
Heru menegaskan, pejabat yang nantinya dipercaya memimpin Biro PBJ harus memiliki kompetensi, sertifikasi keahlian, serta rekam jejak dan pemahaman mendalam mengenai regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menurutnya, jabatan strategis tersebut tidak boleh diberikan hanya berdasarkan pertimbangan administratif atau kepentingan kelompok tertentu.
Baca Juga: Pengalihan Hibah KONI Jatim Picu Reaksi, MAKI Siapkan Ribuan Massa Aksi ke Kantor Dispora
Pernyataan itu disampaikan menyusul rampungnya proses asesmen oleh tim Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah menyerahkan tiga nama calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk mengisi enam jabatan strategis yang saat ini masih dijabat pelaksana tugas (Plt).
Enam jabatan tersebut meliputi Kepala Dinas Perkebunan Jatim, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim, Kepala Bakorwil Pamekasan, Kepala Bakorwil Madiun, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Jatim, serta Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Jatim.
Dari enam posisi tersebut, Heru memberikan perhatian khusus terhadap pengisian jabatan Kepala Biro PBJ. Sebab, menurutnya, sektor pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas pembangunan di Jawa Timur.
"Kepala Biro PBJ Jatim harus benar-benar memahami penerapan regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Mulai dari Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta berbagai perubahannya hingga Perpres Nomor 46 Tahun 2025. Seluruh regulasi tersebut harus dipahami secara utuh karena memiliki keterkaitan satu sama lain," tegas Heru.
Ia menilai, sertifikasi kompetensi pengadaan barang dan jasa merupakan persyaratan penting yang tidak boleh diabaikan. Calon Kepala Biro PBJ, kata dia, semestinya memiliki sertifikat keahlian yang relevan, baik melalui lembaga sertifikasi yang berwenang maupun skema sertifikasi yang diakui oleh LKPP.
Heru juga mempertanyakan komposisi tiga nama yang telah diserahkan tim asesmen kepada pihak berwenang. Ia mengaku tidak menemukan rekam jejak yang kuat terkait pengalaman maupun keterlibatan para kandidat dalam bidang pengadaan barang dan jasa.
"Saya memberikan warning keras kepada Sekdaprov Jatim selaku Ketua Komite ASN Jatim. Dari tiga nama yang diserahkan tim asesmen, menurut penilaian saya, tidak ada satu pun yang memiliki rekam jejak kuat di dunia pengadaan barang dan jasa," ujarnya.
Heru bahkan menyoroti salah satu kandidat berinisial S yang disebut berasal dari BPBD Jatim. Ia mempertanyakan pengalaman kandidat tersebut dalam mengelola sistem pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan perundang-undangan.
Heru juga melontarkan kritik terhadap tata kelola pengadaan di lingkungan BPBD Jatim. Ia menduga terdapat proses pengadaan yang tidak sepenuhnya mengikuti kaidah regulasi pengadaan barang dan jasa, melainkan mengacu pada pertimbangan hukum tertentu.
"Ini harus menjadi perhatian serius. Jabatan Kepala Biro PBJ tidak bisa diserahkan kepada orang yang belum memiliki kompetensi dan pengalaman memadai. Risikonya bukan hanya terhadap tata kelola pemerintahan, tetapi juga bisa berimplikasi pada persoalan hukum," katanya.
Atas dasar itu, Heru mendesak Sekdaprov Jatim mempertimbangkan pengulangan proses asesmen khusus untuk jabatan Kepala Biro PBJ. Ia meminta persyaratan sertifikasi kompetensi dan pengalaman nyata dalam bidang pengadaan barang dan jasa dimasukkan secara tegas sebagai kriteria utama.
Menurut Heru, pemahaman terhadap regulasi semakin penting setelah terbitnya Perpres Nomor 46 Tahun 2025 yang membawa perubahan dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Ia menilai, Biro PBJ memiliki posisi strategis dalam memastikan proses pemilihan penyedia berjalan sesuai ketentuan, mulai dari tender, pengadaan langsung, hingga mekanisme mini kompetisi. Karena itu, pejabat yang memimpin lembaga tersebut harus memiliki integritas dan kemampuan teknis yang memadai.
"Kalau tetap dipaksakan memilih salah satu dari tiga kandidat yang tidak memiliki latar belakang dan pemahaman memadai tentang PBJ, saya khawatir pejabat yang bersangkutan justru akan menghadapi persoalan hukum di kemudian hari. Ini harus menjadi perhatian serius," tandasnya.
Tidak hanya menyampaikan kritik, Heru juga menantang calon Kepala Biro PBJ yang nantinya terpilih untuk melakukan debat terbuka di hadapan masyarakat Jawa Timur. Menurutnya, forum tersebut dapat menjadi sarana menguji kapasitas, pemahaman regulasi, sekaligus komitmen kandidat dalam menjaga integritas pengadaan barang dan jasa.
Heru menambahkan, tantangan pengadaan barang dan jasa di Jawa Timur semakin kompleks setelah terbitnya Perpres Nomor 46 Tahun 2025 dan Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2026 yang, menurutnya, perlu dicermati dalam penerapan prinsip kearifan lokal pada proses pemilihan penyedia.
Kondisi tersebut, lanjut Heru, menuntut Biro PBJ memiliki kepemimpinan yang profesional, independen, dan tidak mudah terpengaruh intervensi pihak mana pun.
"Pemprov Jatim harus memastikan Kepala Biro PBJ yang dipilih benar-benar memiliki pengalaman, kompetensi, sertifikasi, serta integritas. Jangan sampai jabatan strategis ini justru menjadi ruang bagi kepentingan kelompok tertentu. Prinsip profesionalitas dan netralitas harus menjadi harga mati," pungkasnya.
Editor : D1N