JAKARTA, HNN - Partai Golkar tengah menghadapi tantangan berat untuk mengembalikan jati diri dan kepercayaan publik setelah sejumlah kadernya, termasuk Ketua DPP Fahd A Rafiq kembali terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK terkait dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB).
Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid menilai kasus berulang ini menjadi alarm keras bagi partai berlogo pohon beringin tersebut untuk melakukan evaluasi mendalam.
Sebagai partai politik besar dengan sejarah panjang di Indonesia, dia menyarankan agar para sesepuh Golkar memberikan penguatan kembali jati diri "Partai Karya Kekaryaan" yang bersih dari kadernya yang berperilaku koruptif.
Syakur berpandangan, perlu adanya langkah konkret yang dilakukan oleh petinggi Partai Golkar guna mengembalikan citranya di tengah persoalan hukum yang saat ini menimpa sejumlah kader Golkar.
DPP Golkar harus memberikan tindakan tegas berupa penonaktifan atau pemecatan terhadap kader yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
Selain itu, mengaktifkan kembali fungsi komite etik internal untuk mengawasi perilaku dan kepatuhan kader terhadap nilai-nilai organisasi.
Kemudian, memperketat proses rekrutmen dan promosi jabatan di internal partai dengan rekam jejak integritas yang jelas sebagai syarat utama.
“Sebab kasus yang menimpa Fahd Arafiq semestinya dijadikan evaluasi bagi DPP, dimana sebelumnya yang bersangkutan sudah dua kali melakukan tindak pidana yang sama, namun dia diberikan ruang untuk menduduki jabatan di DPP Golkar. Seharusnya petinggi DPP terlebih dahulu melihat rekam jejak yang bersangkutan,” tegas Syakur saat diwawancarai Harnasnews, Jumat (18/9/2026).
Syakur mendorong DPP Golkar agar mewajibkan program pembekalan dan sertifikasi antikorupsi bagi seluruh pengurus pusat hingga daerah, yang bekerja sama dengan lembaga eksternal atau KPK.
“Kemudian, membuka ruang bagi publik untuk melihat kontribusi nyata para anggota legislatif dan kepala daerah dari Golkar agar penilaian masyarakat berbasis pada prestasi kerja, bukan kontroversi hukum,” ujar Syakur.
Dia berharap Golkar dapat mengembalikan jati diri Indonesia, yang bermartabat, beretika, yang mengedepankan prinsip-prinsip dasar budi pekerti yang agung. Dalam bahasa Islamnya, akhlakul karimah.
Ia menilai kasus hukum yang menimpa Ketua Umum Barisan Pemuda Nusantara (BAPERA) itu juga merupakan tamparan keras bagi DPP. Karena yang bersangkutan sebelumnya telah dijatuhi hukuman dalam kasus korupsi di dua kasus yang berbeda, namun di bawah kepemimpinan bahlil lahadalia, Fahd justru mendpat posisi strategis di DPP.
Penempatan kader pada posisi strategis di memang krusial, terutama demi menjaga integritas partai dari dampak negatif kasus korupsi. Memperhatikan rekam jejak (track record) secara ketat dapat menjadi langkah preventif agar kepercayaan publik tetap terjaga.
Lebih lanjut, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar seharusnya mempertimbangkan beberapa aspek penting yang sering menjadi sorotan terkait tata kelola penempatan jabatan di internal partai.
“Antara lain menyeleksi kader berdasarkan kompetensi, moralitas, dan komitmen anti-korupsi yang diperkuat dengan pakta integritas tertulis,”jelasnya.
Menurut dia, kasus hukum yang menjerat pengurus dapat langsung memengaruhi citra partai. Untuk itu, pengisian jabatan oleh figur yang bersih secara hukum sangat vital untuk menjaga basis suara pemilih. (Mam)
Editor : D1N