Oleh: Abdul Rasyid
Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset oleh DPR RI dalam Rapat Paripurna, Kamis (19/11/2026), menjadi momentum penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Naskah yang disetujui memuat 74 pasal setelah melalui pembahasan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Regulasi ini diharapkan memperkuat kemampuan negara menelusuri, membekukan, menyita, dan merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana.
Baca juga: GIBRAN MUNDUR ATAU DIMAKZULKAN: HAK PENSIUN DAN FASILITAS NEGARA WAPRES ?
Pemberantasan korupsi tidak cukup diukur dari banyaknya pelaku yang dipenjara. Negara juga harus mampu memulihkan kekayaan yang diperoleh melalui korupsi, pencucian uang, narkotika, perdagangan orang, dan kejahatan terorganisasi lainnya. Jangan sampai pelaku dihukum, tetapi hasil kejahatannya tetap dinikmati melalui rekening tersembunyi, perusahaan cangkang, dan jaringan nominee.
Perampasan Aset: Memulihkan Kerugian, Menegakkan Keadilan
Salah satu substansi penting ialah mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB), yaitu perampasan aset melalui proses pengadilan tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku. Mekanisme ini dapat digunakan dalam kondisi tertentu, seperti ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaan maupun identitasnya, sesuai persyaratan undang-undang.
NCB bukan kewenangan tanpa batas. Negara tetap wajib membuktikan hubungan aset dengan tindak pidana di hadapan pengadilan. Pemilik maupun pihak ketiga yang beritikad baik harus memperoleh kesempatan membela haknya.
Dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin kepastian hukum yang adil. Karena itu, pemberantasan korupsi harus berjalan seiring dengan perlindungan hak milik, asas praduga tidak bersalah, proporsionalitas, dan proses hukum yang adil.
Negara harus tegas terhadap kejahatan, tetapi tidak boleh sewenang-wenang terhadap warga negara. Tanpa pengawasan yudisial yang kuat, kewenangan perampasan aset berisiko disalahgunakan untuk kriminalisasi, tekanan politik, atau kepentingan tertentu.
Catatan Kritis: Kekayaan Tidak Wajar Belum Terjawab
Persoalan lain yang patut dikritisi adalah tidak diakomodasinya konsep illicit enrichment, yakni peningkatan kekayaan pejabat publik yang tidak dapat dijelaskan secara wajar berdasarkan penghasilan sahnya.
Padahal, instrumen ini penting untuk memperkuat deteksi terhadap korupsi, suap, gratifikasi, dan penyalahgunaan jabatan. Pasal 20 Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC) mendorong negara peserta mempertimbangkan kriminalisasi peningkatan kekayaan tidak sah dengan tetap memperhatikan konstitusi dan prinsip dasar sistem hukumnya.
Baca juga: PAHLAWANKU TELADANKU
Tidak dimasukkannya konsep tersebut tidak otomatis berarti Indonesia melanggar UNCAC. Namun, hal itu menyisakan pekerjaan rumah dalam pengawasan kekayaan pejabat publik. Pemeriksaan LHKPN tidak boleh berhenti sebagai formalitas administratif, melainkan harus menjadi instrumen pengawasan substantif.
Penting ditegaskan, kekayaan yang tidak sebanding dengan penghasilan bukan otomatis bukti korupsi. Ketidakwajaran harus ditelusuri melalui proses pembuktian yang sah, hak jawab, dan perlindungan hukum. Inilah keseimbangan antara keberanian memberantas korupsi dan penghormatan terhadap HAM.
Jangan Berhenti pada Pengesahan
Tantangan berikutnya terletak pada implementasi. Pasal 74 mengatur pemberlakuan setelah 12 bulan sejak diundangkan dan setelah badan pengelola serta badan pengawas terbentuk. Artinya, pemerintah harus segera menyiapkan kelembagaan, sumber daya manusia, peraturan pelaksanaan, dan sistem pengawasan yang transparan.
Pasal 72 juga perlu dicermati karena membatasi penerapan mekanisme berdasarkan UU ini terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang berlaku. Konsekuensinya, mekanisme baru tersebut tidak otomatis menjangkau tindak pidana masa lalu. Penegakan hukum terhadap perkara sebelumnya tetap harus memanfaatkan instrumen hukum yang berlaku.
Selain itu, pengelolaan aset sitaan harus dapat diaudit. Jangan sampai aset yang berhasil dirampas justru menyusut nilainya, hilang, atau menjadi sumber korupsi baru. Pengawasan independen harus benar-benar bekerja, bukan sekadar pelengkap kelembagaan.
Baca juga: PENYADAPAN ILEGAL OLEH OKNUM APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI DAN FIKIH ISLAM
UU ini juga harus disinergikan dengan UU Tipikor, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, serta kewenangan KPK, Kejaksaan, Kepolisian, dan PPATK agar tidak terjadi tumpang tindih maupun perebutan kewenangan.
Keberhasilan UU Perampasan Aset bukan diukur dari banyaknya aset yang disita, melainkan dari keberhasilan memulihkan hasil kejahatan untuk negara dan korban. Amanat Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa negara hukum harus bekerja untuk keadilan dan kemakmuran rakyat.
Negara harus berani merampas hasil kejahatan, tetapi tidak boleh merampas keadilan. Koruptor tidak boleh menikmati kekayaan hasil kejahatannya, sementara aparat juga tidak boleh menggunakan hukum untuk menyalahgunakan kekuasaan.
Inilah ujian sesungguhnya: membuktikan bahwa pemberantasan korupsi dilakukan tanpa pandang bulu, berkeadilan, transparan, dan bertanggung jawab kepada rakyat.
Penulis : Abdul Rasyid - Sekjen DPP LPKAN Indonesia, Aktivis, Pemerhati Kebijakan Publik, Pendidikan, dan Kebudayaan. Aktif menulis isu-isu politik, sosial, dan budaya di berbagai media nasional.
Editor : D1N