Kejati Jatim Bongkar Dugaan Korupsi KUR BNI Jember, Kerugian Negara Capai Rp41,4 Miliar

Reporter : R1R
Empat tersangka kasus KUR fiktif BNI Jember. (Foto: Istimewa)

SURABAYA – Dugaan praktik korupsi dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di PT Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Jember periode 2021-2023 mulai terungkap. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menemukan sejumlah penyimpangan dalam proses penyaluran kredit yang semestinya diperuntukkan bagi petani dan pelaku usaha produktif tersebut.

Dalam pengusutan perkara ini, penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka diduga terlibat dalam praktik penyimpangan penyaluran KUR melalui mekanisme kerja sama dengan Collection Agent (CA).

Baca juga: Pencalonan Eks Terpidana Korupsi di KONI Kota Blitar Tuai Kontroversi Nasional

Tiga tersangka terbaru ditetapkan pada 16 November 2026. Masing-masing berinisial A selaku Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) Titipan Barokah, JAC selaku sekretaris kelompok, serta HP yang merupakan Pgs BNI Kalisat.

Sebelumnya, penyidik telah menetapkan ASH, Direktur CV Karomah Jaya Mandiri, sebagai tersangka pada 10 November 2026.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Dr. IG. Punia Atmaja NR, S.H., M.H., CFrA, dalam draf pernyataan yang perlu dikonfirmasi, dapat menegaskan bahwa penyidikan perkara tersebut diarahkan untuk mengungkap seluruh rangkaian penyimpangan dalam penyaluran KUR.

"Kami menangani perkara ini secara serius karena program KUR merupakan fasilitas pembiayaan pemerintah yang ditujukan untuk membantu masyarakat, khususnya petani dan pelaku usaha produktif. Penyimpangan dalam penyalurannya tidak hanya berpotensi merugikan keuangan negara, tetapi juga menghilangkan kesempatan masyarakat yang benar-benar membutuhkan akses permodalan," demikian draf kutipan yang perlu mendapat persetujuan narasumber.

Berdasarkan hasil penyidikan, penyaluran KUR Mikro BNI Cabang Jember pada kurun 2021 hingga Mei 2023 menggunakan pola channeling. Dalam skema tersebut, Collection Agent bertugas merekomendasikan calon debitur, mengoordinasikan pengumpulan dokumen persyaratan, serta membantu proses pelunasan kredit.

Namun, mekanisme tersebut diduga disalahgunakan. Penyidik menemukan adanya calon penerima KUR yang tidak memenuhi persyaratan, bahkan tidak memiliki usaha produktif sebagaimana ketentuan program pembiayaan tersebut.

Salah satu penyimpangan terungkap dalam penyaluran KUR melalui Pokmas Titipan Barokah yang berlokasi di Desa Klungkung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember.

Dalam perkara ini, terdapat 63 calon debitur yang diajukan dengan nilai kredit masing-masing Rp45 juta. Mereka diduga bukan peternak dan tidak memiliki usaha produktif yang layak. Identitas calon debitur diperoleh dengan cara meminjam KTP, kartu keluarga, hingga akta nikah warga sekitar.

Ironisnya, pemilik identitas disebut diberi alasan bahwa dokumen tersebut diperlukan untuk memperoleh bantuan sosial.

Penyidik juga mengungkap dugaan keterlibatan mantan Pemimpin Cabang BNI Jember berinisial MFH. Ia diduga menyalahgunakan kewenangan dalam pemberian fasilitas kredit dan menerima uang dari Collection Agent dengan total Rp105 juta.

Baca juga: Ketua DPRD Magetan Jadi Tersangka Korupsi Dana Pokir Rp242,9 Miliar, Wakil Ketua Ditunjuk Plt

Selain itu, pencairan KUR tahun 2022 diduga digunakan untuk menutup kredit bermasalah pada periode sebelumnya. Langkah tersebut disinyalir dilakukan untuk menjaga agar rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) tetap terlihat baik.

Dalam praktiknya, proses pengajuan dan pencairan kredit juga diduga tidak melalui verifikasi dokumen secara semestinya. Bahkan, penandatanganan perjanjian kredit Pokmas Titipan Barokah disebut berlangsung di kandang kambing milik Edi Mulyono, seorang peternak di wilayah tersebut.

Penyidik menduga buku tabungan dan kartu ATM yang seharusnya dikuasai debitur justru berada di tangan pengurus Collection Agent. Dana pencairan kemudian ditampung melalui rekening Pokmas Titipan Barokah dan dicairkan secara bertahap oleh A dan JAC untuk kepentingan kelompok, bukan diberikan kepada masyarakat yang namanya tercatat sebagai penerima kredit.

Atas dugaan penyimpangan tersebut, kerugian keuangan negara dalam perkara Pokmas Titipan Barokah mencapai Rp2.955.008.424.

Modus serupa juga ditemukan dalam perkara CV Karomah Jaya Mandiri yang menjerat ASH. Penyidik mengungkap dugaan adanya permintaan uang sebesar Rp200 juta oleh MFH agar pengajuan KUR melalui perusahaan tersebut segera diproses. Dari jumlah tersebut, ASH diduga menyerahkan Rp100 juta.

Calon debitur yang direkomendasikan melalui CV Karomah Jaya Mandiri juga diduga tidak memenuhi persyaratan karena bukan petani dan tidak mempunyai usaha produktif. Dana yang dicairkan bahkan diduga dikuasai Collection Agent dan tidak diserahkan kepada pemilik identitas yang dipinjam.

Baca juga: KPK Usut Korupsi Haji, Gus Lilur: Jangan Ada Ampun untuk Drakula Negara

Kerugian negara dalam perkara tersebut berdasarkan hasil audit mencapai Rp3.301.848.868.

Dengan demikian, kerugian negara dari dua kelompok perkara yang diuraikan penyidik mencapai Rp6.256.857.292. Sementara total kerugian negara dalam keseluruhan kasus dugaan korupsi penyaluran KUR Mikro BNI Cabang Jember melalui Collection Agent periode 2021-2023 mencapai Rp41.487.138.481.

Angka tersebut mengacu pada laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur Nomor PE.04.03.SR-180/PW13/5.1/2026 tertanggal 7 April 2026.

Atas dugaan perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penyidik juga menerapkan sangkaan alternatif Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor.

Keempat tersangka telah ditahan di Cabang Rumah Tahanan Negara Kejati Jawa Timur. ASH menjalani penahanan sejak 10 November hingga 30 November 2026. Sementara A, JAC, dan HP ditahan sejak 16 November hingga 5 Desember 2026.

Pengusutan perkara ini menjadi perhatian karena KUR merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat kecil. Dugaan penyalahgunaan mekanisme penyalurannya tidak hanya berkaitan dengan kerugian keuangan negara, tetapi juga menyangkut hak masyarakat produktif yang seharusnya mendapatkan fasilitas pembiayaan tersebut.

Editor : D1N

PERISTIWA
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru