JAKARTA, HNN - Pasca kosongnya kursi Wakil Presiden, sejumlah partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) menyerahkan sepenuhnya penentuan figur pendamping Presiden Prabowo Subianto kepada Partai Gerindra.
Langkah tersebut mendapat dukungan dari Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK). Inisiator GNK Habib Syakur Ali Mahdi Alhamid menilai, jabatan Wakil Presiden terpilih nanti sebaiknya sesuai dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto.
"Kami menilai Pak Prabowo lebih memahami orang-orang terdekatnya di Gerindra yang tepat untuk mendampingi dirinya, sehingga diharapkan ke depannya beliau lebih nyaman, lebih tenang, leluasa mengemban, menjalankan amanah negara untuk meraih rida Allah Subhanahu wa ta'ala," ujar Habib Syakur dalam keterangan persnya, Senin (16/11/2026).
Menurut Habib Syakur, semua calon yang dipilih pada intinya adalah calon-calon terbaik. Yang paling penting, kata dia, rakyat Indonesia harus betul-betul menjaga keutuhan bangsa, jangan terpengaruh hasutan.
"Semua yang dipilih itu pada intinya baik. Pada intinya yang dipilih itu calon-calon yang terbaik," tegasnya.
Jangan Terpengaruh Soal Hasutan Prabowo Gibran
Habib Syakur meminta masyarakat tidak terpengaruh hasutan-hasutan yang berbicara tentang Presiden ke-7 Joko Widodo dengan Gibran Rakabuming Raka.
Ia menyinggung perbincangan yang beredar, termasuk potongan podcast Akbar Faizal bersama Sekjen PDIP, yang menurutnya hanya didengarkan sepenggal-sepenggal dan tidak utuh.
"Kita tidak boleh bicara untuk hasutan, mendengarkan hasutan. Seperti saya mendengarkan sekilas sepenggal-penggal tidak seluruhnya podcast di Akbar Faisal antara Sekjen PDIP dengan Pak Akbar Faisal," kata Habib Syakur.
Menurutnya, PDIP ikut mengusung Jokowi dari mulai Wali Kota hingga Presiden, ikut mengusung Gibran Rakabuming Raka, dan ikut juga mengusung Bobby Nasution. Semua itu, kata dia, awalnya berangkat dari kebaikan dan kebersamaan untuk membuat Indonesia maju.
"Ini kan semuanya awal dari kebaikan, awal dari kebersamaan. Ingin apa? Ingin membuat Indonesia maju," ujarnya.
Habib Syakur juga meminta kelompok-kelompok yang anti terhadap Jokowi maupun anti terhadap Gibran untuk berhenti memperkeruh keadaan. Ia menyebut, Gibran sudah menyatakan berhenti.
"Ya singkat cerita, sudahlah kelompok-kelompok yang anti terhadap Jokowi maupun anti terhadap Gibran berbicara sekarang Gibran sudah makzul, sudah apa berhenti, menyatakan berhenti," kata Habib Syakur.
Terkait proses hukum, Habib Syakur meminta semua pihak menunggu proses yang berjalan. Jika ada proses hukum terhadap Gibran di Bareskrim, ditunggu saja. Jika ada proses hukum terhadap Jokowi, termasuk soal ijazah maupun proses lain, ditunggu saja.
"Siapa harus kita memaksakan adili Jokowi, adili Gibran? Kalau memang Allah berkehendak, pasti kezaliman yang dikatakan banyak orang Pak Jokowi zalim dengan kalimat-kalimatnya yang negatif, kalau memang Allah berkehendak, pasti Pak Jokowi tidak bakal lolos dari jeratan hukum, pasti Mas Gibran tidak bakal lolos dari jeratan hukum," ujarnya.
Dengan segala kerendahan hati, Habib Syakur meminta partai-partai politik, khususnya PDIP Perjuangan, untuk tidak lagi berbicara berkoar-koar tentang Jokowi.
"Saya minta dengan segala kerendahan hati kepada partai-partai politik, khususnya PDIP Perjuangan, sudahlah. Jangan berbicara berkoar-koar tentang Pak Jokowi lagi. Serahkan kepada ranah hukum, laporkan. Laporkan kepada ranah hukum. Jika ada korupsi, laporkan," tegasnya.
Menurut Habib Syakur, jika ada kecurangan, laporkan. Baik kecurangan dari mulai mengusung, hingga menjaga dari Wali Kota hingga Presiden, laporkan. Ia yakin aparat penegak hukum akan serius menyikapi semua laporan itu.
"Pasti sekarang aparat penegak hukum pasti serius menyikapi ini semua. Kita percayakan kepada aparat penegak hukum. Jangan kita mau main hakim sendiri," katanya.
Yakin Aparat Tidak Tebang Pilih
Habib Syakur mengaku optimis aparat penegak hukum Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, KPK, hingga Kortastipidkor tidak tebang pilih.
Kalaupun Jokowi tersangkut korupsi, kata dia, laporkan korupsinya. Jika terhalang dengan undang-undang yang mengatur tentang mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden, maka perlu digugat bersama-sama sebagai rakyat Indonesia agar terbuka.
Ia mencontohkan Presiden Soeharto yang pernah menjalani proses hukum sebagai tersangka. Menurutnya, saat itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghormati mantan presiden, sehingga prosesnya tidak dilanjutkan.
"Nah, ini apakah kita perlu melakukan uji materi atau gugatan pasal yang mengatur presiden dan mantan presiden dan mantan wakil presiden dilindungi undang-undang secara hukum kehormatannya? Kalau ada, apa perlu kita gugat bersama-sama? Supaya terbuka lebar kasus tindak pidana korupsinya," ujarnya.
Menurut Habib Syakur, jika itu dilakukan, maka kasus-kasus yang pernah digembar-gemborkan seperti BLBI di era PDIP, Century di era Demokrat, dan lain sebagainya, bisa dibuka sekalian.
"Intinya sekalian aja bersih-bersihan pengakuan dosa, selesai sudah. Jadi negara ini negara damai, tidak ada perselisihan dan gugatan. Cuman ini diminta kearifan, kebijaksanaan Presiden Prabowo Subianto," katanya.
Tidak Ada yang Kebal Hukum
Habib Syakur menegaskan, tidak ada yang kebal hukum. Jika Jokowi bersalah, laporkan. Jika Gibran bersalah, laporkan. Tinggal dikawal sampai betul-betul diputuskan bersalah dan dihukum.
"Jangan menebar sebuah pernyataan-pernyataan yang membuat masyarakat gaduh, bingung, gelisah, kasihan rakyat ini. Rakyat sudah berat nafkahnya, berat perekonomiannya," ujarnya.
Ia juga mempertanyakan, adakah partai-partai politik rekan koalisi pemerintah Prabowo Subianto yang peka terhadap rakyat Indonesia, yang betul-betul peduli terhadap rakyat dan mengesampingkan kepentingan politik untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.
"Mari bersama-sama kita kawal. Jika Joko Widodo dan Gibran harus dilaporkan polisi, kita kawal. Jika terkendala dari undang-undang soal mantan presiden dan mantan wakil presiden, kita gugat. Supaya jelas, supaya bisa aspek keadilan masyarakat," tegasnya.
Menurut Habib Syakur, penyelesaian persoalan itu harus melibatkan ahli tata negara, tokoh masyarakat, dan tokoh agama untuk bermusyawarah menyelesaikan koar-koar adili Jokowi, adili Gibran.
"Tentunya ini harus berkumpul ahli tata negara, bermusyawarah, tokoh masyarakat, tokoh agama untuk menyelesaikan koar-koar adili Jokowi, adili Gibran. Duduk semua dari hati ke hati. Kita perjuangkan yang terbaik," pungkasnya.
Editor : D1N