SURABAYA, HNN – Polemik dugaan pengambilalihan pengelolaan anggaran dan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur X Tahun 2027 oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jatim memasuki babak baru. Ketua Umum Mata Rakyat Anti Korupsi (MARAK) Indonesia, N. Daeng Sijaya, mendesak Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengambil tindakan tegas apabila terbukti ada pejabat yang sengaja mengabaikan keputusan gubernur.
Sorotan tersebut mengarah pada kabar perubahan kewenangan penyelenggaraan Porprov 2027, meskipun Gubernur Khofifah telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) yang secara tegas menunjuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur sebagai penyelenggara.
Baca juga: Kabar Dispora Jatim Ambil Alih Dana BK PON dan Porprov, Bikin Resah Cabor
Bagi MARAK, persoalan ini bukan lagi sebatas perbedaan pandangan mengenai pengelolaan anggaran olahraga. Jika terbukti ada pejabat yang sengaja menjalankan kebijakan bertentangan dengan keputusan gubernur tanpa dasar hukum yang sah, tindakan tersebut dinilai dapat menjadi preseden buruk bagi disiplin birokrasi dan kewibawaan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
"Pejabat Pemprov Jawa Timur yang terbukti sengaja membangkang dan tidak patuh terhadap SK gubernurnya sendiri tidak cukup hanya dievaluasi. Jika pelanggarannya terbukti dan memenuhi ketentuan pemberhentian, langsung copot dari jabatannya. Jangan biarkan tindakan seperti itu menjadi contoh buruk bagi pejabat lainnya," tegas Daeng Sijaya dalam pernyataan yang disampaikan MARAK Indonesia.
Menurutnya, keputusan gubernur merupakan instrumen resmi penyelenggaraan pemerintahan yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan hukum sepanjang masih berlaku.
"Kalau seorang pejabat dibiarkan mengabaikan keputusan gubernur, bagaimana dengan pejabat lainnya? Ini bisa menjadi preseden buruk. Yang dipertaruhkan bukan sekadar kewenangan seorang gubernur, tetapi juga marwah dan wibawa Pemerintah Provinsi Jawa Timur," ujarnya.
Pernyataan keras MARAK tersebut berkaitan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/730/013/2025 tertanggal 6 Oktober 2025 tentang Penugasan KONI Provinsi Jawa Timur sebagai Penyelenggara Porprov Jatim X Tahun 2027.
Dalam diktum KESATU, keputusan tersebut secara eksplisit menugaskan KONI Jatim sebagai penyelenggara Porprov 2027. Sementara diktum KEDUA memberikan tugas kepada KONI untuk mempersiapkan penyelenggaraan, menetapkan peserta dan cabang olahraga yang dipertandingkan, berkoordinasi dengan tuan rumah, serta membentuk panitia penyelenggara.
Adapun diktum KETIGA menyebutkan bahwa biaya pelaksanaan tugas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur melalui Dispora Jatim serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.
Ketentuan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai batas kewenangan Dispora dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan Porprov.
Sebab, peran Dispora dalam penganggaran tidak otomatis mengubah kedudukan KONI sebagai penyelenggara. Apabila terdapat perubahan kewenangan, pemerintah provinsi perlu menjelaskan dasar hukum dan mekanisme administrasi yang melandasinya.
MARAK mempertanyakan apakah Kepala Dispora Jatim, Hadi Wawan Guntoro, telah mengetahui dan menjadikan keputusan gubernur tersebut sebagai pedoman dalam menyiapkan kebijakan Porprov 2027.
Menurut Daeng Sijaya, apabila benar terdapat kebijakan yang bertentangan dengan penugasan KONI tanpa dasar hukum yang sah, persoalan itu harus ditelusuri secara serius.
"Keputusan gubernur bukan sekadar lembaran kertas yang boleh diabaikan. Setiap pejabat wajib menjalankan kewenangannya sesuai aturan. Jangan sampai ketidakpatuhan satu pejabat merusak kepercayaan publik terhadap seluruh jajaran Pemprov Jawa Timur," katanya.
MARAK menegaskan, ketegasan gubernur dalam menegakkan aturan bukan semata persoalan pergantian pejabat, melainkan menyangkut kepastian bahwa kebijakan pemerintah dijalankan secara konsisten.
Organisasi tersebut juga meminta agar setiap perubahan pengelolaan anggaran Porprov dijelaskan secara terbuka, termasuk apakah anggaran tetap disalurkan melalui mekanisme hibah kepada KONI atau berubah menjadi belanja kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh Dispora.
Baca juga: Jepang–Jawa Timur Jajaki Kolaborasi Pembinaan Atlet, Budo Festival 2026 Jadi Pintu Masuk
Perbedaan mekanisme tersebut dinilai penting karena berkaitan dengan pihak yang memiliki kewenangan melaksanakan kegiatan dan bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran.
Di sisi lain, polemik ini turut memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan teknis Porprov 2027. Mulai dari pendaftaran dan keabsahan peserta, standardisasi venue, sistem pertandingan, pencatatan hasil serta perolehan medali, hingga penyelesaian sengketa pertandingan.
Seluruh persoalan itu membutuhkan pembagian kewenangan yang jelas agar tidak mengganggu persiapan atlet dan cabang olahraga.
MARAK juga mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencermati tata kelola anggaran olahraga Jawa Timur melalui fungsi pencegahan dan koordinasi pengawasan.
Apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan kewenangan atau penyimpangan keuangan negara yang didukung bukti, MARAK meminta aparat berwenang melakukan penelusuran sesuai ketentuan hukum.
Namun, perubahan mekanisme pengelolaan anggaran tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana korupsi. Dugaan pelanggaran tetap memerlukan pemeriksaan terhadap dokumen kebijakan, proses penganggaran, pelaksanaan kegiatan, dan pertanggungjawaban keuangan.
Sementara itu, berdasarkan catatan konfirmasi wartawan hingga Selasa (10/11/2026), Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Dr. Adhy Karyono, A.Ks., M.A.P., Kepala Bappeda Jatim, Dr. Iwan, S.Hut., M.M., serta Kepala Dispora Jatim, Hadi Wawan Guntoro, belum menanggapi permintaan konfirmasi melalui WhatsApp terkait kabar perubahan pengelolaan anggaran dan kewenangan penyelenggaraan Porprov 2027.
Belum diperolehnya tanggapan tersebut membuat sejumlah pertanyaan mengenai dasar kebijakan dan pembagian kewenangan antara Dispora dan KONI Jatim masih belum terjawab.
Baca juga: LSM KPK Dinilai Tak Berintegritas, Ketua LPAS Soroti Tuduhan Tanpa Bukti terhadap KONI Jatim
Hingga berita ini disusun, belum terdapat dokumen perubahan keputusan gubernur maupun keterangan resmi yang dapat dijadikan dasar untuk memastikan bahwa kewenangan penyelenggaraan Porprov 2027 telah dialihkan dari KONI kepada Dispora.
Karena itu, desakan MARAK agar dilakukan tindakan terhadap pejabat yang terbukti tidak patuh perlu dibedakan dari pembuktian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran oleh pejabat tertentu.
Gubernur Khofifah kini diharapkan memberikan kejelasan mengenai pelaksanaan keputusan yang telah diterbitkannya, termasuk memastikan koordinasi Dispora dan KONI berjalan sesuai kewenangan masing-masing.
Bagi masyarakat olahraga, kepastian tersebut diperlukan agar persiapan Porprov 2027 tidak terganggu oleh polemik kelembagaan yang berkepanjangan.
MARAK menegaskan bahwa kepatuhan terhadap aturan harus menjadi prinsip seluruh pejabat pemerintah, sementara setiap dugaan pelanggaran perlu diperiksa secara objektif dan ditindaklanjuti sesuai prosedur.
Keputusan gubernur harus memiliki kepastian pelaksanaan. Sebab, ketika kewenangan penyelenggaraan diperdebatkan tanpa penjelasan terbuka, yang dipertaruhkan bukan hanya hubungan antarlembaga, tetapi juga kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan Jawa Timur.
Porprov 2027 semestinya menjadi panggung prestasi atlet, bukan tersandera oleh ketidakjelasan kewenangan dan pengelolaan anggaran. (d1n)
Editor : D1N