SURABAYA, HNN — Suasana dialog berlangsung hangat dan penuh aspirasi saat anggota Komisi B DPRD Surabaya, H. Budi Leksono, SH, menggelar reses Sidang Ke-2 Masa Persidangan Ke-3 Tahun 2026 bersama warga PPI. Dalam forum tersebut, masyarakat kompak meminta pemerintah segera mengaspal Jalan PPI serta membatalkan rencana relokasi pasar tradisional yang dinilai masih sangat dibutuhkan warga.
Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi warga untuk menyampaikan berbagai aspirasi, keluhan, hingga usulan pembangunan secara langsung kepada wakil rakyat.
Baca juga: DPRD Surabaya Tegas: CASBAR Harus Ditutup Jika Tak Sesuai Izin Club Malam
Dalam suasana dialog yang berlangsung hangat dan interaktif, warga menyampaikan sejumlah persoalan mulai dari infrastruktur lingkungan, pelayanan kesehatan, hingga keberadaan pasar tradisional di kawasan PPI.
Salah satu warga, Arif dari RT 2 RW 1, meminta pemerintah memperhatikan kondisi Jalan PPI yang dinilai rusak dan selama ini hanya dilakukan penambalan sementara.
“Jalan PPI itu maunya diaspal, bukan ditambal-tambal saja,” ungkap Arif saat menyampaikan aspirasi.
Selain itu, seorang warga Jalan Gresik PPI RT 1 RW 4 yang enggan disebutkan namanya mengeluhkan persoalan BPJS Kesehatan.
Ia berharap kepesertaan BPJS mandiri miliknya dapat dialihkan menjadi BPJS pemerintah karena faktor usia dan kondisi ekonomi yang sudah tidak mampu lagi membayar iuran secara mandiri.
Menanggapi hal tersebut, H. Budi Leksono menilai masyarakat yang benar-benar tidak mampu seharusnya mendapatkan solusi yang lebih manusiawi.
Baca juga: Laskar Ganjar-Puan Siap Dorong Kader PDI-P Nyapres di 2024
“Kalau BPJS mandiri pasti disuruh melunasi. Harapan saya, kalau memang kondisinya tidak mampu, jangan membuat masyarakat galau berpikir harus melunasi. Langsung saja diputihkan,” ujarnya.
Persoalan lain yang menjadi perhatian warga adalah rencana pemindahan Pasar PPI.
Warga secara kompak menolak relokasi pasar tersebut karena dinilai masih dibutuhkan masyarakat sekitar dan tidak mengganggu aktivitas lalu lintas.
“Terkait Pasar PPI yang mau dipindah, warga sudah sepakat tidak mau dipindahkan. Cukup diatur jam operasionalnya saja, karena tidak mengganggu jalan raya. Kalau memang dipindah, harus jelas tempatnya di mana dan apakah dijamin tetap ramai,” kata Budi Leksono menyampaikan aspirasi warga.
Baca juga: Dewan Adu Argumen, Bahas Razia RHU Kota Surabaya
Sebagai anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya yang membidangi perekonomian dan keuangan, Budi Leksono juga menyoroti pentingnya penguatan sektor UMKM serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan ekonomi saat ini.
“Reses ini merupakan kewajiban sekaligus bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat. Semua masukan warga akan kami tampung dan perjuangkan agar bisa direalisasikan melalui program pemerintah kota,” tegasnya.
Kegiatan reses tersebut sekaligus menjadi momentum mempererat hubungan antara wakil rakyat dengan masyarakat, serta memastikan program pembangunan daerah berjalan sesuai kebutuhan warga di lapangan.
Acara dihadiri tokoh masyarakat, pemuda, dan warga sekitar yang berharap berbagai aspirasi yang telah disampaikan dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah maupun DPRD Kota Surabaya.(d43n9)
Editor : Redaktur