SURABAYA, HNN — Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Indonesia menilai situasi fiskal nasional tahun 2026 mulai memasuki fase yang perlu diwaspadai. Lembaga tersebut menyoroti tiga tekanan utama yang dinilai saling berkaitan dan berpotensi mengganggu pemenuhan hak dasar masyarakat atas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.
Ketiga tekanan tersebut meliputi pelemahan nilai tukar rupiah yang berada di kisaran Rp17.300 per dolar Amerika Serikat, kenaikan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi Rp335 triliun, serta munculnya lebih dari 33 ribu kasus keracunan pelajar yang dikaitkan dengan pelaksanaan program MBG sejak 2025.
Baca juga: Jangan Bicara Integritas Kalau Tak Berani, Pesan Keras dari LPKAN Indonesia
Ketua Umum DPP LPKAN Indonesia, R. Mohammad Ali, mengatakan pelemahan rupiah pada April hingga Mei 2026 telah mendorong kenaikan harga sejumlah komponen penting pelayanan publik, mulai dari obat-obatan, alat kesehatan, pangan impor, pupuk, pestisida, hingga biaya logistik dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.
“Beban APBN untuk subsidi dan pembayaran utang luar negeri ikut naik. Jika tidak diimbangi peningkatan ekspor dan pengendalian impor, tekanan terhadap harga pokok masyarakat akan semakin terasa pada semester II 2026,” ujar Ali dalam keterangannya, Minggu (17/5/2026).
Menurutnya, dampak paling nyata dirasakan masyarakat desa. Kenaikan harga pupuk dan distribusi dinilai dapat mengurangi efektivitas Dana Desa, sehingga pelayanan Posyandu, sekolah desa, hingga keberlangsungan petani kecil menjadi pihak yang pertama terdampak.
LPKAN juga menyoroti kerentanan pelaksanaan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kenaikan biaya transportasi dinilai berpotensi menghambat distribusi makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ke daerah terpencil.
Selain itu, LPKAN menilai lonjakan anggaran MBG menjadi Rp335 triliun perlu diimbangi dengan kesiapan sistem di lapangan. Angka tersebut disebut mencapai 43,56 persen dari total anggaran pendidikan nasional sebesar Rp769,1 triliun, atau naik hampir lima kali lipat dibanding alokasi awal tahun 2025 sebesar Rp71 triliun.
LPKAN menemukan tiga persoalan utama dalam implementasi program tersebut, yakni kesiapan lapangan yang belum merata, risiko tergesernya anggaran sektor lain, serta kewajiban akuntabilitas penggunaan APBN.
“Program bantuan gizi adalah kebijakan mulia. Namun ketika implementasi melahirkan ribuan kasus keracunan dan tekanan APBN yang sangat besar, negara wajib melakukan evaluasi terbuka,” tegas Ali.
Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, sebanyak 33.626 pelajar dilaporkan mengalami keracunan terkait MBG sejak Januari 2025 hingga 7 April 2026 yang tersebar di 31 provinsi. Sementara sepanjang Januari hingga April 2026 tercatat terjadi 5.523 kasus.
LPKAN menilai tingginya angka tersebut menjadi indikasi lemahnya pengawasan keamanan pangan dan kontrol kualitas distribusi makanan. Kondisi itu dinilai berpotensi masuk dalam kategori maladministrasi pelayanan publik apabila distribusi dilakukan tanpa standar higienitas yang memadai.
Dalam kajiannya, LPKAN juga mengingatkan potensi risiko fiskal dari program MBG, mulai dari membengkaknya defisit APBN, meningkatnya beban bunga utang luar negeri, hingga munculnya moral hazard di tingkat pelaksana program akibat target produksi yang melebihi kapasitas.
Baca juga: Teror Aktivis HAM dan Bayang Intelijen : Ujian Supremasi Hukum dalam Demokrasi Indonesia
Untuk itu, LPKAN Indonesia merekomendasikan audit investigatif nasional terhadap program MBG, moratorium selektif di daerah yang belum siap secara sanitasi dan logistik, publikasi berkala realisasi anggaran, hingga pembentukan dashboard nasional kasus keracunan berbasis data terbuka.
“Akuntabilitas bukan sekadar laporan administrasi. Negara wajib menjaga keselamatan rakyat dan keberlanjutan fiskal nasional. Program besar tanpa pengawasan kuat justru dapat berubah menjadi beban sosial dan krisis kepercayaan publik,” pungkas Ali.
LPKAN Indonesia merupakan lembaga independen yang bergerak dalam pengawasan kinerja aparatur negara, tata kelola pelayanan publik, serta akuntabilitas penggunaan anggaran negara berdasarkan prinsip transparansi, supremasi hukum, dan kepentingan publik. (*)
Editor : Redaktur