JAKARTA,HNN - Ketua Dewan Pakar Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) Yuliandre Darwis, Ph,D menilai pemerintah masih memiliki persoalan dalam strategi tata kelola komunikasi.
Sebab, Yuliandre, meski kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah tepat, akan tetapi ketika diimplementasikan dalam operasional, ada komunikasi kepada publik yang belum tersampaikan dengan baik.
“Jangan sampai sebuah produk bagus, akan tetapi dalam tata kelola komunikasinya kurang tepat, maka akan menjadi masalah baru. Dan ini merupakan poin utama dalam tatakelola komunikasi yang tengah berjalan saat ini,” ungkap Yuliandre kepada wartawan, Jumat (14/8/2020).
Yuliandre menambahkan, dalam tata kelola komunikasi yang dibangun pemerintah, saat ini publik menilai seolah terjadi diskomunikasi antara kemeneterian dan lembaga negara lainnya. Sehingga tata kelola komunikasi menjadi masalah khusus yang harus menjadi perhatian serius oleh Presiden Jokowi.
“Seperti yang kita rasakan saat ini bahwa sektoral itu ada persoalan proses komunikasi yang kadang membingungkan. Di antaranya perubahan data yang berbeda antara lembaga satu dengan yang lainnya. Sehinga membuat tata kelola komunikasi menjadi berantakan,” ucap Yuliandre.
Oleh karena itu, kata Yuliandre, Presiden Jokowi perlu mereposisi para penanggungjawab manajemen komunikasi pemerintah dan melakukan revitalisasi manajemen komunikasi, agar ke depan lebih efektif.
“Manajemen komunikasi pemerintah harus pro aktif, kreatif dan inovatif. Bukan hanya mengkounter isu, apalagi reakrif seperti yang terjadi sampai saat ini,” ujar Yuliandre.
Yuliandre berpendapat bahwa manajemen komunikasi pemerintah harus leading sector di bidang isu terkait dengan keberhasilan pemerintahan Jokowi di ruang publik bukan seperti "pemadam kebakaran".
Untuk itu, Yuliandre menyarankan agar Presiden Jokowi segera membentuk Unit Manajemen Komunikasi Pemerintah yang dipimpin oleh pakar Ilmu Komunikasi dan dikenal luas di ruang publik dan memahami hilir ke hulu komunikasi publik.
“Sosok yang direkomendasikan dan mampu mengelola manajemen komunikasi pemerintah tersebut salah satunya yaitu Dr Emrus Sihombing,” ucap Yuliandre. (Dona)
Editor : Adji