SURABAYA, HNN – Forum Lintas Rekanan Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi Indonesia (FORJASI) mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadikan hasil Expo Konstruksi Jawa Timur 2026 sebagai rekomendasi resmi kepada pemerintah pusat. Langkah tersebut dinilai penting sebagai respons atas meningkatnya tekanan terhadap sektor konstruksi akibat kenaikan harga material, biaya energi, serta pelemahan nilai tukar rupiah yang berdampak langsung terhadap keberlangsungan proyek pembangunan di daerah.
Ketua FORJASI, R. Mohammad Ali, mengapresiasi penyelenggaraan Konstruksi Jawa Timur 2026 yang digelar di Grand City Surabaya. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi ajang pameran industri konstruksi, tetapi juga forum strategis yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, pabrikan, distributor, asosiasi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk bertukar informasi mengenai kondisi riil sektor konstruksi nasional.
Baca juga: PT Forjasi Gandeng Forum Lintas Rekanan Gelar Pelatihan e-Katalog V6 untuk Pelaku Usaha
“Expo ini membuktikan Pemprov Jawa Timur memiliki keberanian menjadi laboratorium kebijakan. Minimal melalui kegiatan ini terjadi lintas informasi yang sangat membantu pelaku usaha jasa konstruksi dari berbagai daerah di Indonesia,” kata Ali, Selasa (9/6/2026).
Menurut FORJASI, berbagai temuan selama expo menunjukkan persoalan yang dihadapi sektor konstruksi saat ini semakin kompleks dan dirasakan hampir merata di berbagai wilayah Indonesia.
Berdasarkan hasil pengamatan lapangan per Juni 2026, harga semen Portland kemasan 50 kilogram berada pada kisaran Rp51.700 hingga Rp70.000 per zak. Angka tersebut disebut mengalami kenaikan sekitar 15 hingga 20 persen dibanding asumsi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang digunakan dalam sejumlah proyek APBD 2026.
Selain itu, harga aspal hotmix AC-WC mencapai sekitar Rp1,27 juta per ton, belum termasuk biaya base course dan mobilisasi. Tekanan biaya juga datang dari kenaikan harga BBM jenis Pertamax yang mencapai Rp16.250 per liter, ditambah pelemahan nilai tukar rupiah yang memicu kenaikan harga komponen impor pendukung konstruksi.
“Kondisi ini membuat banyak kontraktor, khususnya UMKM konstruksi, menghadapi tekanan yang semakin berat dalam menjalankan proyek yang sudah terikat kontrak,” ujar Ali.
FORJASI juga menyoroti peringatan mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri, mengenai risiko kenaikan harga barang dan jasa akibat pelemahan rupiah yang berpotensi membebani kelompok masyarakat menengah ke bawah.
“Dalam konteks konstruksi, kelompok yang paling terdampak adalah rekanan UMKM dan masyarakat yang menjadi pengguna hasil pembangunan. Jika biaya konstruksi terus meningkat tanpa penyesuaian kebijakan, maka kualitas maupun keberlanjutan pembangunan bisa terancam,” katanya.
Baca juga: Forjasi Jatim Gelar Pelatihan Calon Asesor Kompetensi bidang konstruksi jilid II
Atas dasar itu, FORJASI mengusulkan agar hasil lintas informasi yang terkumpul selama penyelenggaraan Konstruksi Jawa Timur 2026 dirumuskan menjadi rekomendasi resmi Pemprov Jawa Timur kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya.
Terdapat tiga rekomendasi utama yang diusulkan. Pertama, penyusunan formula nasional penyesuaian HPS untuk material yang memiliki tingkat volatilitas tinggi seperti semen, aspal, dan BBM sehingga proyek pemerintah tidak lagi menggunakan asumsi harga yang sudah tidak sesuai dengan kondisi pasar.
Kedua, pembentukan skema jaminan arus kas bagi UMKM konstruksi melalui dukungan perbankan Himbara dan penjaminan negara untuk paket pekerjaan bernilai di bawah Rp10 miliar.
Ketiga, pelaksanaan audit mutu terbuka secara nasional melalui publikasi hasil uji laboratorium aspal dan beton pada proyek-proyek strategis APBN maupun APBD guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap kualitas pembangunan.
Ali menilai Jawa Timur memiliki posisi strategis untuk mengawal lahirnya kebijakan tersebut karena merupakan salah satu pusat aktivitas konstruksi nasional.
“Kalau Pemprov Jawa Timur berani mengawal rekomendasi ini ke pemerintah pusat, maka Jawa Timur tidak hanya menjadi gerbang Nusantara secara geografis, tetapi juga dapat menjadi gerbang lahirnya kebijakan konstruksi nasional yang berani dan jujur,” tegasnya.
FORJASI juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai pemerintah, asosiasi, rekanan, hingga pabrikan, untuk bersama-sama menjaga mutu pembangunan dan menyatukan aspirasi yang nantinya disampaikan kepada pemerintah pusat.
“Efisiensi boleh dilakukan, tetapi mutu tidak boleh dikorbankan. Rupiah melemah boleh, BBM naik boleh, tetapi pembangunan harus tetap berjalan dengan tata kelola yang benar dan kualitas yang terjaga,” tandas Ali. (d43n9)
Editor : D1N