JAKARTA, HNN - Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto, secara resmi memerintahkan penghentian sementara ekspor benih bening lobster (BBL) ke Vietnam terhitung mulai 1 Agustus 2025. Instruksi tegas itu langsung ditujukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) RI.
“Per 1 Agustus 2025, Presiden memerintahkan penghentian ekspor BBL dari Indonesia ke Vietnam, bahkan meskipun hanya satu ekor,” ungkap HRM. Khalilur R Abdullah Syahlawiy, atau yang akrab disapa Gus Lilur, dalam keterangan tertulis yang diterima media, Senin (25/8/2025).
Baca juga: PANCA AMPERA Menggema dari Madura: Gus Lilur Serukan Keadilan bagi Petani dan Industri Rokok Rakyat
Menurutnya, keputusan Presiden merupakan pukulan telak bagi jaringan mafia lobster yang selama ini diuntungkan dari kebijakan ekspor. “Entah siapa yang memberi masukan jitu kepada Presiden, sampai mafia lobster bisa stroke dan kena serangan jantung,” ujarnya berseloroh.
Aturan Baru Lewat Perpres
Presiden Prabowo menegaskan, kebijakan ekspor BBL ke depan tidak lagi diatur melalui Keputusan Menteri KKP No. 7 Tahun 2024, melainkan akan ditata ulang melalui Peraturan Presiden (Perpres). Draf aturan tersebut kini sedang diproses dan ditargetkan rampung pada akhir Agustus 2025.
“Salut pada Presiden RI. Dengan Perpres ini, tata kelola budidaya lobster akan lebih teratur, baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor,” kata Gus Lilur.
Satgas Budidaya Lobster Dibentuk
Dalam skema baru itu, BLU Situbondo tidak lagi menangani budidaya lobster untuk luar negeri. Pemerintah akan membentuk Satgas Budidaya Lobster di bawah otoritas Perpres, dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, antara lain KPK, BPK, TNI, Polri, Kejaksaan Agung, Kemenkeu, Kemenlu, KKP, hingga kemungkinan Kementerian Pertahanan.
Baca juga: Gus Lilur: Jangan Sampai Kasus Cukai Salah Sasaran dan Rugikan Usaha Kecil
Satgas tersebut akan memastikan tata kelola lobster yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik mafia. Kementerian Keuangan juga disiapkan membuka rekening khusus sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Tarif PNBP diturunkan dari Rp3.000 menjadi Rp2.000 per ekor BBL, sementara biaya operasional tambahan Rp1.000 per ekor resmi dihapus.
Menuju Kiblat Budidaya Lobster Dunia
Bandar Laut Dunia Grup (BALAD Grup) yang dipimpin Gus Lilur saat ini memiliki kuota budidaya lobster di Vietnam sebesar 1 miliar ekor per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan itu, pihaknya menyiapkan produksi dalam negeri dengan target serupa, yakni 1 miliar ekor per tahun.
Ada tujuh provinsi yang disiapkan sebagai lumbung suplai: DIY, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Lampung, NTB, dan NTT. Namun, fokus utama diarahkan pada tiga provinsi, yaitu DIY, Jawa Timur, dan Jawa Barat.
Baca juga: Muktamar NU: Ujian Integritas di Persimpangan Nilai dan Kekuasaan
“Sungguh akan memalukan jika Indonesia sudah diberi kuota 1 miliar ekor tetapi gagal memasok. Karena itu, kami fokus memperkuat suplai dari tiga provinsi utama,” jelas Gus Lilur.
Ia optimistis, dengan dukungan regulasi baru di bawah Perpres serta keterlibatan lintas kementerian dan lembaga, Indonesia mampu memperkuat posisinya dalam rantai pasok global. “Indonesia berpeluang besar menjadi kiblat baru perikanan budidaya dunia,” tegasnya. (d43n9)
Editor : Redaktur